PEMKAB DAN DPRD PALAS BUTA DENGAN KERESAHAN RAKYAT

Meski sudah banyak keluhan dan keresahan masyarakat Padang Lawas yang disampaikan kepada pemerintah, namun kelihatannya DPRD dan Basyrah – TSO selaku Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas yang baru tujuh bulan lalu dipilih rakyat tidak begitu merasa terusik dengan tuntutan dan keinginan masyarakat. Terbukti sampai saat ini tidak ada langkah politicall will yang akomodatif dan sungguh-sungguh untuk menyahuti secara aspirativ dan menuntaskan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Padahal persoalan yang saat ini masih dan terus menggurita serta telah bersifat kasuistik karena telah bersentuhan dengan wilayah hukum dan cukup berpotensi menimbulkan kerawanan sosial seperti dalam hal peluang terjadinya konflik horizontal dan vertikal.
Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Padang Lawas (Gema Padang Lawas) Ansor Harahap didampingi Ahmad Habibi Dalimunthe, Sugianto, Jabal Hasibuan, Fandi Harahap, Chandra Ritonga, Lely Siregar, Julaiha, Ahmad Rifai, Siti Amislan, dan Ibarahim, beberapa kasus yang meresahkan masyarakat dan telah berkaitan dengan penegakan hukum termasuk keberadaan perusahaan PT Sumatera Silva Lestari (SSL) dan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) di Kec. Barumun Tengah-Huristak yang mana perusahaan ini telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengangkangan terhadap Keputusan menteri Kehutanan nomor 02/KPTS-II/2001, tentang pemberian izin HPH Tanaman Pertukangan kepada PT SSL, tapi malah melakukan perambahan hutan dan pengambilan kayu bulat dari luar areal yang diizinkan. Juga pihak perusahaan telah melanggar beberapa poin dalam izin tersebut dimana sangat merugikan masyarakat, pemda, bahkan negara termasuk dalam pemberian manfaat perusahaan kepada masyarakat dan tanggungjawab CSR (corporate social responsibility) perusahaan yang tidak kelihatan. Kedua, PT. MAI Sosa yang menjanjikan plasma perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat Sungai Korang Kec. Hutaraja Tinggi yang sampai saat tak kunjung wujud nyatanya. Bahkan dalam persoalan ini telah sering terjadi permainan dan manipulasi ditengah-tengah masyarakat yang memanfaatkan situasi ini dengan cara penjualan lahan sawit diantara pihak-pihak yang bermodal dan oknum yang punya akses langsung dengan perusahaan dan telah banyak menelan korban akibat dari tindakan penipuan tidak langsung yakni dengan cara berantai. Ketiga, illegal logging yang diduga mulai marak dalam berbagai dalih dan bentuk baru baik yang dilakukan masyarakat, pengusaha lokal, maupun perusahaan. Hal ini diduga masih terjadi baik di Desa Janji Lobi, Kec. Barumun, di Kec. Batang Lubu Sutam, dan Kec. Barumun Tengah. Keempat, masalah eksekusi Register Padang Lawas 40 juga sampai saat ini luput dari perhatian serius Bupati dan DPRD Padang Lawas dan sepertinya kedua instansi ini membiarkan ‘bola panas’ ini berputar di wilayah hukum saja dan di provinsi serta di pusat saja. Padahal pemkab seharusnya Pemkab dan DPRD Palas punya fungsi dan peran yang cukup bernilai untuk mendukung percepatan penegakan hukum ini terjadi yakni eksekusi Register 40 dilakukan. Dan mahasiswa menduga tindakan Pemkab dan DPRD ini disengaja dan turut serta mengambil manfaat pragmatis dari kasus ini.
“eksekutiv dan parlemen Padang Lawas sangat kurang peduli dengan problem sosial yang berpotensi mengancam kesabaran dan kondusifitas sosial, rakyat sudah cukup sering berteriak di panggung bebas dan pers, namun pemerintah sepertinya masih mengganggap sederhana aspirasi rakyat, contohnya kasus perusahaan-perusahan bermasalah, perambahan, dan soal Register 40 yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat Padang Lawas” tandas Ansor.
Dimana menurut pantauan Gema Padang Lawas sampai saat ini juga masalah-masalah tersebut di atas belum ada win-win solution yang saling menguntungkan pihak-pihak terkait terutama untuk menguntungkan rakyat yang banyak menggantungkan hidup dan masa depannya terhadap tuntas tidaknya persoalan tersebut.
Bahkan Gema Padang Lawas menduga bahwa Pemkab dan DPRD juga turut membangun konspirasi dan mendukung keberadaan perusahaan dengan cara membantu perusahaan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dan dinilai syarat dengan merugikan kepentingan rakyat.
Belum lagi persoalan realisasi visi dan misi yang dikampanyekan dulu yang seyogianya rakyat berhak dan sudah logis melakukan evaluasi awal secara massal dan konfeherenshif.
“sebenarnya para kaum intelektual muda yang peduli dengan melihat dan menganalisa kepemimpinan Padang Lawas yang tidak berkharakter dan tidak menjanjikan terhadap kemajuan Padang Lawas juga merasa resah dengan kondisi kolektif daerah ini, visi dan misi masih bersemayam manis di lembaran politik kampanye dulu, belakangan ini terjadi penyakit di tengah-tengah masyarakat yakni cikungunya dan dua bocah mengalami demam berdarah dengan penanganan yang kurang terarah dan maksimal serta untuk mengantisipasi tidak terulang kembali, ini semua cukup memprihatinkan bagi kita, kita tidak usah dulu mengkaji kemiskinan dan pengangguran mungkin terlalu dini untuk mengevaluasinya, lagian mereka juga berdalih” ungkap Ansor.
Untuk itu juga Gema Padang Lawas menghimbau Bupati dan Wakil Bupati Palas agar jangan membiasakan diri dalam menangani masalah rakyat terjadi dulu sesuatu yang tidak dinginkan baru bertindak.
“sebaiknya Bupati dan Wakil serta DPRD jangan membiasakan melakukan tindakan dan evaluasi diujung masalah, tapi biasakanlah berbuat dan menyelesaikan ketika persoalan datang biar tidak rumit dan bias ke ranah lain” tandasnya.

100 HARI KEPEMIMPINAN SOBAR TIDAK TUNJUKKAN SEMANGAT GEBRAKAN OTONOMI DAERAH

Medan, 21 Mei 2009. Para aktivis pemerhati pembangunan Padang Lawas, kabupaten yang baru berusia mendekati angka dua tahun ini terus disoroti. Sejak dilantiknya pasangan Sobar Bupati/ Wakil Bupati defenitiv pada 9 Februari 2009 yang lalu, Sobar kerap mendapat kritikan dari kaum muda yakni mahasiswa yang memandang kemajuan dari sudut pandang yang lebih substantiv dan orientativ. Kini 100 hari lebih sudah kepemimpinan Basyrah Lubis – Ali Sutan Harahap (TSO) dinilai mahasiswa belum menunjukkan semangat gebrakan otonomi daerah, sebagaimana yang dikumandangkan dalam jargon-jargon perjuangan pemekaran dulu dan arahan pemerintahan sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
Demikian dikatakan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Padang Lawas (Gema Padang Lawas) Ansor Harahap didampingi Sekjend Ahmad Habibi Dalimunthe dan sejumlah pengurus lainnya.
“semangat perjuangan pemekaran dan tujuan dimekarkannya Padang Lawas sesuai amanah peraturan negara nyaris tidak dirasakan sama sekali semenjak kepempinan terpilih, seharusnya seiring perjalanan waktu yang lumayan cukup lama dan sudah layak dievaluasi rakyat, sampai detik ini belum ada tanda-tanda kehidupan rakyat akan turut menikmati pemekaran” ungkap Ansor.
Mereka memandang kepemimpinan pertama Padang Lawas ini seakan tidak memiliki motivasi awal yang jelas dan tujuan akhir yang bertarget dan terukur dalam memajukan Padang Lawas dari kondisi tertinggal ke yang lebih baik. Termasuk dalam peningkatan pendapatan dan menyongsong percepatan kesejahteraan rakyat. Gaya pemerintahan yang konvenional dan tradisional yang masih menjadi pemandangan yang lumrah selama ini di Padang Lawas.
“kita tidak melihat sistem kepemimpinan yang progressive, semua masih pada pola lama yakni bersifat kunjungan dan seremonial” katanya.

Visi dan Misi Belum Tersentuh
Sedangkan Visi dan Misi yang dijual pasangan ini pada saat kampanye dinilai masih sebatas konsep diatas kertas, belum terintegrasikan kepada fungsionaris Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang notabenenya juga masih dalam ketidaksempurnaan strukturnya. Visi dan misi tidak disosialisasikan lebih dekat dan difahami rakyat lebih dalam untuk memudahkan kontrol dari masyarakat Padang Lawas. Sehingga konsep kepemimpinan Sobar yang seharusnya memperhatikan dan mengacu pada visi misi dinilai masih bagai panggang jauh dari api. Padahal juga, Visi dan Misi yang diusung adalah merupakan kebutuhan dan permasalahan yang telah lama mendera rakyat selama ini yakni diantaranya tentang kecerdasan melalui pendidikan, kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan, keadilan melalui kedisiplinan hukum dalam arti yang luas, dll.
“seharusnya dari keterbatasan anggaran, jangkauan kepemimpinan yang inovativ dan kreative sudah mulai terlihat dalam fondasi pembangunan Padang Lawas agar sinergis dengan apa yang dijanjikan dulu, bukan mentok dianggaran dan menjadikannya alasan, rakyat sudah terlalu lama pesakitan” jelasnya.
Ansor menghimbau sebaiknya pasangan Sobar meniru kepemimpinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang sukses menjalankan pemerintahan daerah pemekaran khususnya dan banyak yang bisa dicontoh dari kepemimpinan daerah baik Tk.II maupun Tk.I seperti Alex Nurdin memimpin Provinsi Sumsel.
“janganlah pula ditiru kabupaten yang stagnan dan vakum, Prof. Dr. I Gede Winasa selaku Bupati Jembrana, T. Erry Nuradi bersama Soekirman di Sergei yang masuk nominasi kabupaten terbaik tingkat nasional patut jadi inspirasi para Kepala/Wakil Kepala Daerah, termasuk Padang Lawas” terangnya.

DAFTAR NAMA CALEG TERPILIH KABUPATEN PADANG LAWAS

Daftar nama-nama calon legislatif terpilih Kabupaten Padang Lawas : 1.DAPEM I (Barumun). 1. H.M.Rido Harahap (Demokrat) dgn perolehan suara 2.285 dari 3.511 suara partai. 2.H.Fahmi Anwar Nst (PKB) 1.116 dari 1.685 suara. 3. Syahruddin Hakim Nst (PKPB) 1.162 dari 1.492 suara. 4. Ahmad Yuspan Pulungan (PDK) 1.032 dari 1.277 suara. 5. H.Tambunan Hasibuan (GOLKAR) 742 dari 1.502 suara. 6. M. Yunan Hasibuan (PPP) 660 dari 1.268 suara. 7. M. Haris Hasibuan,SE (PKPI) 840 dari 1.151 suara. 2.DAPEM II (Lubuk Barumun-Ulu Barumun-Sosopan) : 1. Sukrianda Hasibuan (PATRIOT) 1.513 dari 1.932 suara partai. 2. Amir Hud Nst (PKB) 1.051 dari 1.744 suara. 3. Hotman Parhimpunan (DEMOKRAT) 1.391 dari 2.341 suara. 4. Guntur Hasibuan (GERINDRA) 1.209 dari 1.476 suara. 5. M.Soleh Daulay (GOLKAR) 1.193 dari 2.290 suara. 3.DAPEM III (Binanga-Huristak) : 1. Mhd. Sayur Daulay (PBB) 1.450 dari 3.171 suara partai. 2. H.Amir Husin Hasibuan (GOLKAR) 643 dari 2.636 suara. 3. Naharuddin Daulay (PKPB) 1.401 dari 1.725 suara. 4. Pinayungan (DEMOKRAT) 605 dari 1.968 suara. 5. Erwin Hamonangan Pane (PPP) 634 dari 1.807 suara. 6. Ir. Haris Simbolon (PDIP) 738 dari 1.488 suara. 4.DAPEM IV (Sosa-Batang Lubu Sutam) : 1. Drs.Irwan Hasibuan (PATRIOT) 1.471 dari 3.202 suara. 2. Irwan,SH (DEMOKRAT) 866 dari 2.040. 3. Marwan Abadi Hrp (PKPB) 821 dari 1.107 suara. 4. Syahrul Efendi Hsb (PDK) 1.168 dari 1.536 suara. 5. Samson Freddy Hsb (PPP) 778 dari 1.605. 6. Idham Hasibuan (PDIP) 1.240 dari 1.888 suara. 7. Ir.Syarifuddin Hasibuan (GOLKAR) 979 dari 1.946 suara. 5.DAPEM V (Huta Raja Tinggi) : 1. Ammar Makruf (PKPB) 1.968 dari 3.584 suara partai. 2. Rinaldyansah Hsb (REPUBLIKAN) 1.220 dari 1.964 suara. 3. H.Syahwil Nst (GOLKAR) 592 dari 1.033 suara. 4. H.Baginda Oloan Hsb (PDIP) 574 dari 1.166 suara. 5. Nur Asiah Jamil (DEMOKRAT) 674 dari 2.150 suara partai. (Sumber KPUD Padang Lawas) created by : SUHARDI HASIBUAN

7 Desa di Batang Lubu Sutam gelap gulita

Alangkah mengecewakannya pelayanan yang diberikan oleh pihak PT PLN kepada masyarakat 7 Desa di Kecamatan Batang Lubu Sutam. Sampai dengan tulisan ini diterbitkan (Selasa, 3 Maret 2009) sudah 9 hari masyarakatnya hidup tanpa penerangan atau dengan kata lain, MATI LAMPU.
Setiap kali PT PLN menaikkan Tarif Dasar Listrik, selalu mengatas namakan dan beralasan untuk meningkatkan pelayanan. Namun apa yang terjadi, pemadaman selalu saja terjadi. Bahkan bukan cuma itu, voltage tegangan yang tidak normal sering kali menyebabkan kerusakan pada peralatan elektronika. Seperti yang dialami oleh penulis sendiri. Komputer milik penulis pernah ‘Jebol’ lantaran arus listrik yang tiba-tiba mati dan seketika hidup kembali namun dengan lonjakan tegangan yang diatas 300 volt.
Kembali pada pokok bahasan pada tulisan ini, selama 9 hari masyarakat 7 Desa hidup tanpa adanya penerangan dari PLN sudah berapa banyak kerugian yang diderita ? Bahan dagangan masyarakat seperti es di kulkas yang menjadi rusak. Pedagang Es campur yang notabene adalah pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya dari jualan es, tidak bisa mencari nafkah. Ibu – ibu rumah tangga yang sayur – sayurannya menjadi busuk lantaran tidak berfungsinya kulkas. Bahkan di Puskesmas Pinarik, banyak vaksin imunisasi yang menjadi rusak lantaran mesin pendingin yang tidak bisa bekerja.
Belum lagi masyarakat yang mau tidak mau harus menggunakan genset. Dengan harga minyak bensin yang Rp. 6.000,- ( enam ribu rupiah ) per liternya, bisa dibayangkan sudah berapa ratus ribu yang dikeluarkan oleh mereka ??? Bahkan mungkin kalau ditotal keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bensin unutk genset, mungkin sudah mencapai puluhan juta rupiah.
Kalau kita selaku pelanggan PLN menunggak dalam membayar tagihan listrik, maka pihak PLN akan langsung memberikan tindakan tegas dengan mengenakan denda bahkan pemutusan. Mereka ( pihak PLN ) tidak pernah mau tau dengan keadaan pada pelanggan, pokoknya bagi mereka, tagihan harus dibayar dan jika dalam waktu tertentu tidak dilunasi, maka eksekusi akan dilaksanakan.
Namun bagaimana dengan kejadian yang menimpa masyarakat 7 desa di Batang Lubu Sutam ini ? Apakah pihak PT PLN mau memberikan ganti rugi ? ( Apalagi ganti untung … )
ke 7 Desa tersebut adalah Desa Hutanopan, Hutabaru, Muara Malinto Baru, Pagaran Manggis, Siojo, Pasar Sabtu dan Siadam.
Sampai kapan kami harus menunggu agar listrik kembali terang ????

PELANTIKAN BUPATI/WAKIL BUPATI PADANG LAWAS TERPILIH DITUNDA

Jadwal Pelantikan Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Padang Lawas yang semula direncanakan pada hari ini senin 02 Februari ditunda pelantikannya menjadi tanggal 09 Februari 2009. Informasi yang kita dapatkan, penundaan ini disebabkan adanya pertemuan Gubernur se Indonesia di Jakarta. Semoga pelantikan dapat dilaksanakan secepatnya, agar roda pemerintahan dapat secepatnya bisa berjalan di daerah Kabupaten Padang Lawas.

JELANG PELANTIKAN BUPATI/WAKIL BUPATI PADANG LAWAS

Perjalanan Proses Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Padang Lawas telah mencapai puncak terakhir setelah melewati tangga demi tangga, hasil dari Pilkada ini sudah kita ketahui bersama bahwa yang terpilih adalah Bapak Basyrah Lubis,SH sebagai Bupati dan Bapak Ali Sutan Harahap (TSO) sebagai Wakil Bupati Padang Lawas pilihan rakyat. Proses pemilihan putaran pertama, putaran kedua, bahkan proses hukum Pilkada di MK juga sudah selesai. Akhir dari proses ini adalah Pelantikan Bupati/Wakil Bupati sebelum memangku Jabatan. Sebagaimana informasi yang kita dapatkan, proses pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2009 yang akan dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan dari Mendagri. Kita berharap setelah pelantikan nantinya, Bapak Basyrah dan Bapak TSO bisa merangkul seluruh elemen dan faktor-faktor pendukung yg ada di daerah Padang Lawas demi sukses dan majunya pemerintahan di daerah ini. Menurut penulis, tugas pertama Pemda Padang Lawas adalah menyatukan kembali elemen-elemen yang selama proses pilkada telah terpecah belah, jangan nantinya ada elemen yg memang punya kwalitas, mutu dan skill yang bagus malah tersia-siakan. Kalau dulu mungkin berbeda pilihan dan pendapat, mungkin saat ini memang sudah satu visi,misi dan sama-sama mempunyai keinginan membangun daerah Padang Lawas, kita mesti bercermin kepada hal-hal positif yg bisa membangun padang lawas, hendaknya kita tidak selamanya berlawan walaupun di pilkada kita berbeda pilihan dan pendapat. Kita berharap Bupati/Wakil bupati terpilih mempunyai jiwa yang besar dan bisa menghargai keberagaman yang ada pada waktu proses Pilkada sebagaimana dgn slogan “SOBAR” nya. Kita juga berharap kepada elemen dan masyarakat dapat melupakan perbedaan, mari kita meyakini bahwa itu semua merupakan bunga-bunga dari Demokrasi di daerah Padang Lawas, justru saat ini kita harus bergandengan tangan dan bahu membahu untuk membangun Padang Lawas agar sejajar dgn daerah lain di NKRI ini. (created by: Suhardi Hasibuan)

GEMA PADANG LAWAS SIAP JADI OPOSISI PEMERINTAH DAN KOMIT PERJUANGKAN KEPENTINGAN RAKYAT

Medan, 25/1/2009
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Padang Lawas telah usai bulan lalu, sengketa Pilkada putaran kedua telah berakhir di Mahakamah Konstitusi (MK) Jakarta tanggal 7 Januari dua minggu lalu dengan keputusan pasangan terpilih Sobar (Basryah- TSO) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas untuk periode 2009-2014. Namun ternyata kemenangan pasangan Sobar masih banyak menyisakan bumerang di tengah-tengah masyarakat termasuk sejumlah isu yang berkembang semasa kampanye termasuk keberadaan DL Sitorus pengusaha kayu diantara kedua pasangan ini, yang hari ini makin terkuak kebenarannya. Di samping itu, karena masyarakat yang memberikan dukungan kepada pasangan RAMAH tidak jauh berbeda dengan perolehan suara Sobar. Berdasarkan putusan MK dua minggu lalu, terkait dengan perhitungan perolehan suara kedua pasangan dan pengurangan perolehan suara Sobar karena kecurangan hanya 288 suara kemenangan Sobar atas RAMAH, dimana Sobar memiliki 48084 suara dan RAMAH 47796 suara. Hal ini yang membuat sejumlah elemen mahasiswa merasa tertarik dengan kondisi sosial politik pembangunan Padang Lawas hasil pemekaran dari Tapanuli Selatan. Sehingga dinilai sebuah political and social force dalam mewujudkan kepedulian dan cinta sesungguhnya terhadap rakyat dan daerah Padang Lawas. Dan sampai ke tingkatan yang lebih riil secara politik yakni mendeklerasikan sebagai barisan oposisi pemerintah kabupaten Padang Lawas.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Padang Lawas (Gema Padang Lawas) Ansor Harahap didampingi Habibi Dalimunthe dan Sudirman Hasibuan, dalam releasnya kepada harian ini.
“Padang Lawas seperti bayi kecil, rakyat lebih membutuhkan pendampingan, kita menganggap ini moment tepat untuk terus melanjutkan memperjuangkan kepentingan rakyat, rakyat harus lebih berdaulat, keadaan sosial politik Padang Lawas hari ini adalah sebuah potensi besar untuk yang lebih baik, pemerintah tidak boleh menjadi generasi baru penghisap rakyat, oleh karena itu Gema Padang Lawas siap menjadi barisan oposisi Pemkab Padang Lawas hari ini” tegas Ansor.
Disamping itu, Ansor yang juga putra daerah asal kecamatan Sosopan dan turut aktif dalam proses Pilkada Padang Lawas mengatakan bahwa ini merupakan wujud kekecewaan terhadap proses demokrasi Padang Lawas yang dinilai jauh dari nilai-nilai demokrasi yang diharapkan. Menganggap hak demokrasi rakyat telah ‘diperkosa’ dan termasuk kejadian luar biasa oleh sekelompok elit politik lokal untuk merebut tampuk kekusaan tanpa pandangan yang membangun pendidikan politik mencerahkan.
“dalam Pilkada Padang Lawas banyak kejadian yang bersifat pemaksaan nurani dan kedaulatan rakyat dengan berbagai jenis ‘senjata’ yang digunakan oleh gerombolan elit politik birokrat untuk mengepung dukungan masyarakat, untuk itu ke depan kita harus bersama rakyat, karena menurut hemat kita kemenangan kepemimpinan hari ini bukan dilahirkan dari ‘rahim’ demokrasi yang toleran, dan masyarakat membutuhkan sentuhan intelektual demi masa depan yang lebih baik” ungkapnya.
Untuk itu katanya, Gema Padang Lawas dengan segenap potensinya akan berusaha memperjuangkan kepentingan rakyat dalam berbagai aktifitas dan tidak akan melakukan kompromi politik yang dapat merugikan rakyat Padang Lawas. Hal ini sejalan dengan cita-cita luhur pemekaran yang tertuang dalam UU No 38 tentang pembentukan Padang Lawas dan amanah UUD 1945. Apa lagi perjuangan pemekaran Padang Lawas dilalui selama belasan tahun lamanya dan Gema Padang Lawas telah turut dan berpartisipasi di dalamnya.(penulis/diposkan oleh: Ansor Harahap -Ketua Umum Gema Padang Lawas)

Taman Nasinal di hulu Aek Barumun dan Aek Sosa

Wilayah Kab. Padang Lawas di aliri dua sungai besar yaitu Aek Barumun dan Aek Sosa. Kedua sungai tersebut berhulu di sebelah selatan dan barat Kab. Padang Lawas tepatnya sepanjang daerah Hapung, Siraisan dan Sosopan. Pada saat ini kondisi hutan di daerah tsb sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Hal ini jelas kita lihat apabila kita memandang dari jauh ke daerah tsb yang tampak adalah bukit yang sudah gundul disana-sini. Kerusakan ini terjadi karena adanya penebangan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya yang dibantu para cukong kayu ditambah lagi lemahnya pengawasan aparat keamanan. Selama ini kita tidak meyadarinya, kalau dibiarkan terus-menerus maka akan terjadi kerusakan hutan total pada daerah tsb sehingga keseimbangan alamnya akan terganggu. Kalau Pemda Padang Lawas tidak bertindak cepat maka daerah tersebut dapat juga disulap para pengusaha menjadi lahan kelapa sawit. Jika hal ini terjadi khususnya di daerah hulu kedua sungai tsb maka berpotensi besar mendatangkan bencana alam besar berupa tanah longsor dan banjir pada musim hujan dan kekeringan hebat pada musim kemarau. Masyarakat di sepanjang daerah aliran kedua sungai itu akan sangat menderita. Lahan pertanian secara langsung maupun tidak langsung akan terganggu juga. Sepertinya kelihatan sepele tetapi kalau tidak ditanggulangi mulai sekarang, mari kita bayangkan kondisi hutan di daerah tsb dan kondisi masyarakat daerah aliran sungai untuk beberapa tahun mendatang. Untuk itu perlu diupayakan agar kedua daerah hulu sungai itu dijaga kelestarian alamnya dengan cara menetapkannya menjadi daerah konservasi berupa taman nasional. Bercermin pada Kab. Madina yang berhasil mewujudkan Taman Nasional Batang Gadis dalam beberapa tahun setelah mekar dari Tapsel maka untuk mewujudkan taman nasional di hulu Aek Barumun dan Aek Sosa bukanlah hal yang mustahil. Dibutuhkan proaktif Pemda Padang Lawas dan DPRD untuk mewujudkan hal tsb. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. (penulis: Pranata-Putra Barumun/ Alumni Biologi Universitas Andalas/B 10 UA)

JALAN LINTAS DARI PERBATASAN PADANG LAWAS KE PADANG LAWAS UTARA RUSAK PARAH, PEJABAT MALAH TUTUP MATA

Pasca Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas, Permasalahan yang timbul ditengah Masyarakat sekarang adalah rusaknya Infrastruktur jalan lintas negara mulai dari Perbatasan Kabupaten Labuhan Batu Selatan /Perbatasan Kabupaten Padang Lawas Utara sampai ke Perbatasan Kabupaten Padang Lawas di Kecamatan Huta Raja Tinggi, hal ini jelas sangat menghambat kegiatan Ekonomi kedua Kabupaten yang baru dimekarkan itu. Ironisnya Pejabat Bupati Padang Lawas dan Padang Lawas Utara dan Anggota Dewan yang terhormat yang duduk manis di gedung dewan tidak memberikan respon sama sekali terhadap kerusakan jalan tersebut, barangkali mereka sudah terlena dan sibuk mengumbar jani kepada masyarakat agar dipilih pada Pesta Demokrasi tanggal 09 April 2009 yang akan datang. Untuk mencegah kerusakan jalan Lintas tersebut, Pejabat yang berwenang di kedua Kabupaten harus bertindak tegas terhadap kenderaan yang melebihi tonase seperti truck pengangkut kayu dari Hutan Tanaman Industri (HTI) di Ulu Gajah Kecamatan Barumun Tengah di Kabupaten Padang Lawas dan kenderaan Pengangkut Sawit yang melangsir Buah Sawit ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sehingga Badan Jalan Hancur dan Amblas. Sebenarnya yang dirugikan adalah masyarakat dan Pemerintah yang tiap tahun mengeluarkan uang milyaran bahkan trilyunan rupaih untuk merehabilitasi jalan, tapi kenyataannya yang menikmati justru sekelompok Pemilik Modal atau Pengusaha Nakal yang tidak memperhatikan Kepentingan Umum. Saya Berharap Pejabat di Daerah ini membuka mata, telinga dan Hati Nurani untuk merespon penderitaan Rakyat. (Diposkan Oleh : Putra PALUTA : TORANG MATUA RAMBE, SE/ Pendiri/Mantan Pengurus/Aktivis Gerakan Mahasiswa Padang Lawas – Medan)

« Entri lama

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.