NASIB PILKADA PADANG LAWAS DI MK

Sebanyak 296 bukti dugaan kecurangan Pilkada Padanglawas (Palas) dipaparkan di peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta.

Sengketa Pilkada Palas kini menunggu putusan delapan majelis hakim MK pada 7 Januari 2009. Keputusan perkara gugatan pasangan calon bupati Rahmad Pardamean Hasibuan-Aminusin M Harahap alias “Ramah” (nomor urut 2) selaku pemohon kepada KPU Tapanuli Selatan (Tapsel) selaku termohon akan terjawab Januari nanti. Dugaan kecurangan yang dilakukan KPU Tapsel telah diperiksa di persidangan MK.

Pemeriksaan bukti dan saksi dari kedua pihak juga telah disidangkan. Sidang terakhir digelar pada Senin (22/12) yang mengagendakan pemeriksaan saksi tambahan dan saksi dari pihak terkait. Hingga sidang terakhir, tim advokasi Ramah yang diketuai Edy Purwanto telah memberikan bukti seputar kejanggalan Pilkada Palas putaran kedua.

Dugaan kecurangan KPU Tapsel semakin terkuak setelah salah seorang anggota KPU Tapsel Fitri Lenni Wati Harahap memberikan kesaksiannya. Di hadapan tiga Majelis Hakim Konstitusi Muhammad Alim,Maruarar Siahaan, dan Achmad Shodiqi, Fitri menyatakan bahwa KPU Tapsel telah melanggar UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, khususnya Pasal 32,33,35,36, dan 37.

Fitri mengemukakan, KPU Tapsel sering mengeluarkan putusan maupun kebijakan sepihak yang tidak berdasarkan kesepakatan bersama dari empat anggotanya.

“Kemampuan KPU Tapsel untuk menyelenggarakan Pilkada Palas tidak maksimal karena berbagai alasan. Ketua KPU Tapsel sering mengeluarkan kebijakan sepihak,” ungkapnya. Kebijakan sepihak yang dilakukan Ketua KPU Tapsel itu, di antaranya penetapan jadwal pilkada yang tidak berdasarkan rapat pleno.

Kemudian, pencetakan jumlah surat suara, penetapan jumlah pemilih, dan pencairan dana operasional pilkada yang diputuskan sepihak. Selain Fitri, turut juga empat saksi termohon memberikan kesaksian. Salah satunya dari PPK Kecamatan Barumun dan Lurah Pasar Sibuhuan Armey Zakfar.

Dalam kesaksiannya, Armey menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada Palas di kelurahannya berlangsung aman dan kondusif. Sementara itu, dari pihak PPK mengakui bahwa mereka mengubah berita acara setelah penetapan KPU Tapsel. Pelaksanaan Pilkada di 428 tempat pemilihan suara (TPS) yang berlokasi di 304 desa terkuak penuh kecurangan.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan KPU Tapsel itu, antara lain tidak memberikan model C-KWK kepada saksi-saksi. Di antara 428 TPS yang ada, banyak saksi-saksi mandat dari pemohon tidak menerima model C-KWK yang merupakan haknya.

Sementara itu, Ketua KPU Tapsel Mustar Edi Hutasuhut saat dikonfirmasi membantah semua pernyataan Fitri.Mustar menyatakan, kebijakan sepihak itu sama sekali tidak benar. Sebab, sebelum mengeluarkan putusan, dia selalu mengajak bertemu. Mengenai rapat pleno yang dimaksud, juga sengaja tidak dilakukan karena keterbatasan waktu. “Kami semua sebenarnya pleno, tapi tidak formal.Orang mereka (Fitri) ikut kok dan mereka setuju. Semua yang dikatakannya itu tidak benar,”tandasnya.

Mustar menambahkan,tuduhan yang disampaikan kepada pihaknya mengenai perubahan DPT dan pencetakan surat suara telah dilakukan sesuai prosedur. Dia pun tidak pernah mengubah DPT. Mustar yakin gugatan kepada pihaknya akan ditolak MK. “Saya yakin tanpa mendahului MK,gugatan mereka akan ditolak,” tandasnya, percaya diri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: